Kasus ini mengungkap celah dalam mekanisme rekrutmen tim pemblokiran. Salah satu tersangka, AK, diketahui memiliki kewenangan untuk mengelola pemblokiran situs judi online meski bukan PNS. Meutya menyebutkan bahwa kebijakan baru akan dirancang untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat integritas tim pemblokiran, mengingat peran mereka https://raell343xtq8.elbloglibre.com/profile